You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi A Bahas RKPD 2024 Bersama Eksekutif Bidang Pemerintahan
photo Anita Karyati - Beritajakarta.id

Komisi A Bahas RKPD 2024 Bersama Eksekutif Bidang Pemerintahan

Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif bidang pemerintahan melakukan pembahasan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2024.

Rancangan ini disusun bersama eksekutif dan legislatif

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, RKPD yang disusun ini berdasarkan hasil masukan dan usulan masyarakat di tingkat RT, RW hingga kota. Hasil diskusi tersebut selanjutnya akan dirangkum menjadi rancangan awal RKPD.

"Rancangan ini disusun bersama eksekutif dan legislatif. RKPD ini hasil pengembangan tahun sebelumnya," katanya, Rabu (15/2).

Ketua DPRD Ingatkan Pemprov Fokus Terhadap Anggaran RKPD

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan persoalan stunting dan kemiskinan di Jakarta masih belum terselesaikan hingga kini. Pihaknya pun meminta Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) untuk tumbuh kembang anak harus lebih ditingkatkan lagi agar lebih sehat.

"Coba kita rubah pola kerja yang selama ini sudah ada di Puskesmas. Puskesmas itu Garda terdepan untuk promotif dan preventif. Jadi, tidak hanya mengobati orang," ucapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmiko membenarkan ada beberapa isu penting dan strategi pembangunan daerah pada 2024. Di antaranya, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Isu ini menjadi prioritas kami karena tindak lanjut dari arahan Pak Presiden yang ingin menargetkan 2024 Indonesia zero stunting dan kemiskinan," tuturnya.

Sigit mengutarakan, upaya penanganan dua masalah tersebut tengah dilakukan melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat dengan program subsidi hingga bantuan sosial.

"Target kita peningkatan pendapatan masyarakat," terangnya.

Ia menambahkan, ada beberapa isu yang sifatnya berkelanjutan di 2023 seperti pengembangan MRT dan LRT. Kemudian peningkatan UMKM dan lapangan pekerjaan sebagai upaya mengantisipasi dampak resesi. Selanjutnya terkait pengelolaan sampah dan sanitasi serta penyediaan dan cakupan air bersih bagi warga Jakarta.

"Kami berharap, dengan paparan bersama legislatif ini bisa memberikan gambaran rancangan awal RKPD agar lebih sempurna," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Ajak Warga Nikmati Mobilitas Hemat Program Tarif Rp1

    access_time24-06-2026 remove_red_eye4423 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. 2.671 Substrat Karang di Kepulauan Seribu Pulihkan Ekosistem Pesisir

    access_time23-06-2026 remove_red_eye1098 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Malam Puncak Perayaan HUT ke-499 Jakarta Sediakan 21 Kantong Parkir

    access_time25-06-2026 remove_red_eye1062 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. 190 Satpol PP Dikerahkan Amankan Perayaan Malam Puncak HUT Jakarta

    access_time26-06-2026 remove_red_eye968 personFolmer
  5. 84 Kendaraan Ikut Uji Emisi di Kantor Wali Kota Jakbar

    access_time25-06-2026 remove_red_eye837 personBudhi Firmansyah Surapati